The reformasi intelijen indonesia Diaries

Penyelidikan mendapati bahwa dinas-dinas intelijen negara itu kehilangan jejak Explained Kouachi hanya beberapa bulan setelah ia dan saudara laki-lakinya, Cherif, melangsungkan serangan 7 Januari terhadap kantor majalah satir mingguan Charlie Hebdo yang mengakibatkan 12 orang tewas.

Vigilance from a perceived communist threat remained a hallmark of Suharto's thirty-12 months presidency. The CIA described the massacre as "one of several worst mass murders in the twentieth century, combined with the Soviet purges of the 1930s, the Nazi mass murders for the duration of the Second World War, and the Maoist bloodbath of your early 1950s."[10]

This text describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture during the submit-independence revolution of 1945 on the authoritarian state intelligence beneath the New Buy routine following 1965, also to the era of intelligence reform after the 1998 reformation movement. A short while ago, the difficulties for Indonesian intelligence institutions have shifted from the necessity for laws and political policies to the need for the democratic intelligence posture and the chance to facial area emerging stability threats.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Plan besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

Sebagai pengambil kebijakan pada level daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.

DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.

In 2005, BIN was identified to acquire made use of the charitable Basis of previous Indonesian president Abdurrahman Wahid to hire a Washington lobbying organization to stress the US government for a complete restart of navy schooling packages in Indonesia.[25]

This force also triggered a worsening economic scenario; two). The elite conspiracy, Particularly the ICMI leadership, which withdrew help, mobilized demonstrations and urged the leadership with the Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dengan justifikasi melawan paham komunisme yang mengancam kedaulatan ideologi negara, keamanan dan ketahanan nasional, Presiden Soeharto melucuti agen-agen Badan Pusat Intilijen di bawah kendali militer dengan membentuk Badan Kooordinasi Intelijen (BAKIN) pada 22 Mei 1967 yang langsung berada di bawah kendalinya dan berfungsi mengendalikan simpul-simpul intelijen pada divisi militer dan institusi sipil.

Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,

And one of the high-position officials with the embassy in Indonesia stated that the American embassy in Indonesia were warned by BIN to not interfere inside the 2024 elections. and once the stop on the 2024 Indonesian basic election with Prabowo winning the election and also the failure of US endeavours to affect the election. BIN appeared to have acknowledged about NED and USAID informasi lebih lanjut pursuits in Indonesia and seemed to have taken preventive steps and counter narative.[41]

Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.